Ulasan Tentang BKT dan UKT dari Sudut Pandang Positif dan Negatif

Assalamualaikum Wr. Wb.

Fitrah Aisyah

1892132003

Kelas A

D3 Akuntansi 2018 UNM

Ulasan Tentang BKT dan UKT dari Sudut Pandang Positif dan Negatif

1. Dampak Positif dan Negatif BKT

   BKT atau yang disebut Biaya Kuliah Tunggal merupakan biaya keseluruhan operasional keseluruhan per mahasiswa setiap semesternya pada setiap program studi. Mengingat BKT yang terbilang cukup mahal, pemerintah memberikan bantuan operasional kepada setiap PTN dalam proses belajar mengajar yang disebut BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri).

Dampak positif dari BKT adalah mahasiswa dapat mengetahui seluruh biaya operasional di setiap semester. 

Dampak negatif dari BKT dapat terbilang cukup mahal.

2. Dampak Positif dan Negatif UKT

  Banyak terdapat dampak akibat diberlakukannya peraturan UKT, baik dampak positif maupun negatif. 

Dampak positifnya adalah dapat menghindarkan dari terjadinya kecurangan saat proses administrasi dan juga akan mempermudah proses pembayaran. Karena dengan membayar uang UKT ini, kita hanya membayar satu jenis biaya saja, tanpa rincian biaya lainnya. Serta dengan sistem ini, dapat memicu mahasiswa untuk lulus lebih cepat, karena semakin lama lulus, maka biaya kuliah yang harus dibayar tidak berhenti.

Dampak negatifnya adalah akan muncul rasa ketidakadilan jika dilihat dari sudut pandang besar biaya yang harus dibayar antara mahasiswa yang notabene adalah mahasiswa pra sejahtera dan mahasiswa yang sejahtera. Yang mana besar biaya yang harus dibayar adalah sama.

Terima Kasih:)

Wassalamualaikum Wr. Wb.

UU No 12 Tahun 2012

Assalamualaikum Wr. Wb.

Fitrah Aisyah
1892132003
Kelas A
D3 Akuntansi 2018 UNM

Pandangan Berdasar UU No. 12 Tahun 2012

  Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Pendidikan tinggi diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

  Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi diharapkan dapat mewujudkan pendidikan yang bermutu tinggi dan terjangkau bagi masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut harus didukung dengan pengadaan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

  Semenjak diberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Negeri harus merubah statutanya menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN Badan Hukum). Dengan perubahan statuta inilah yang menjadikan latar belakang adanya kajian singkat mengenai implikasi statuta PTN Badan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

  Sesuai dengan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Pemerintah harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengembangkan Perguruan Tinggi melalui tridharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilandasi dengan otonomi perguruan tinggi agar dapat memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

  Dengan begitu, dapat mencegah dan menghapuskan terjadinya komersialisasi pendidikan tinggi serta memberikan suatu kepastian bagi anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan tinggi secara tidak diskriminatif dan berkeadilan. Kepastian itu diwujudkan melalui ketersediaan layanan pendidikan (Pasal 80, 81, 31, 32, 79), keterjangkauan layanan pendidikan (Pasal 6, 74, 88) dan jaminan kepastian bagi mahasiswa untuk dapat menyelesaikan studi tanpa diberatkan permasalahan ekonomi (Pasal 13, 73, 76). Maka, lahirlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Terima Kasih:)

Wassalamualaikum Wr. Wb.